Dana APBD 1,8 Triliun Mengendap di Bank Daerah, Bobby Nasution Kena Tegur Jokowi

  • Bagikan
Jokowi di Forkompimda membahas APBD
Jokowi yang Sedang Berbicara dalam Forum Koordinasi Pimpindan Daerah (Forkopimda) Source : covid19.sumutprov.go.id

Medan Hari Ini – Dalam kunjungan Jokowi dalam Forum Koordinasi pimpinan Daerah (Forkopimda) se Sumatera Utara di Aula Tengku Rizal Nurdin. Presiden Jokowi menegur seluruh kepala daerah di Sumut, termasuk Wali Kota Medan, Bobby Nasution berhubungan dengan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang begitu rendah.

Ia juga tegaskan bahwa APBD Perda di Sumut banyak yang mengendap di Bank. Salah satu kasusnya adalah APBD Kota Meda yang mengendap mencapai Rp.1 Triliun.

“Memang yang paling besar di Medan. Nanti kita akan cek,” tuturnya dalam rapat tersebut. Jokowi juga menjelaskan bahwa data pada 10 September 2021, realisasi APBD di Sumut masih mencapai sekitar 55,2 persen saja.

Disisi lain, APBD rata-rata yang masih mengendap di Bank terbilang sangat tinggi hingga mencapai Rp.1,3 triliun.

Dampak Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi

Jokowi meminta agar penyerapan anggaran bisa lebih disegerakan demi mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi di tiap daerah.

Dengan begitu, maka peredaran uang di kabupaten dan kota juga akan semakin banyak dan akan  berdampak baik bagi perekonomian.

Kemudian, Laju pertumbuhan ekonomi Sumut pada Kuartal kedua 2021 terhitung sebesar 4,95 persen.  Ini membuktikan bahwa adanya pemulihan akibat tekanan Covid-19 yang terlihat dan Inflasi mencapai di level 2,1 persen.

Akan tetapi, sampai saat ini, Tinggkat serapan APBD di Sumut masih dikatakan rendah, Sebab, Menurut data pada 10 September, Realisasi APBD masih berkisar 55,2 persen.

Presiden Jokowi juga mengatakn untuk kepala daerah berhati-hati dengan hal tersebut. “Hati-hati,” tuturnya.

Investasi dan Bansos

Meskipun begitu, Ekonomi di Sumut masih tertolong akibat realisasi investasi yang juga tinggi dengan Penanaman modal asing (PMA) senilai Rp.4,1 triliun dan Penanaman modal dalam negeri (PMDN) senilai Rp.9,9 Triliun.

Pemerintah juga terus melancarkan Bansos kepada masyarakat selain menjaga dan mempertahankan indikator ekonomi.

Adapun yang telah terealisasi yaitu Kartu sembako, PKH, Bantuan beras, Bansos tunai, BLT Dana Desa, KArtu Prakerja, Subsidi Kuota Internet, PNM Mekar, Banpres Produktif dan masih banyak lagi.

Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat demi mendongkrak laju ekonomi dan menekan dampak negatif Covid-19 bagi masyarakat.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *